Uu no 51 tahun 2009 tentang ptun pdf

Penyelesaian sengketa tata usaha negara tun melalui. Tugas pokok dan fungsi pengadilan tata usaha negara ptun. Hubungan hukum yang timbul antara hukum materiil dan hukum formil tersebut adalah bersinergi satu terhadap yang lain, agar sistem peradilan tata usaha negara dapat terlaksana dengan baik. Perubahan penting dengan berlakunya undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas uu no.

Pasal 109 ayat 3 undangundang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara bertentangan dengan pasal 28d ayat 1 uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua. Jun 26, 2014 mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, pasal 53 ayat 2 uu no. Persyaratan pengajuan permohonan berdasarkan pasal 21 dan pasal 53 undangundang nomor 30 tahun 2014 sesuai peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2015 dan nomor 5 tahun 2015 di ptun jakarta. Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 9 tahun 2004 dan undang undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai. Sejarah pengadilan pengadilan tata usaha negara jakarta.

Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Undangundang uu tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara belum mengatur pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha. Sedangkan yang dimaksud keputusan tata usaha negara menurut ketentuan pasal 1 angka 9 uu no. Undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara tahun 1986 nomor 77. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang. Undangundang administrasi pemerintahan terhadap peradilan. Nov 02, 2008 sedangkan pada uu baru, alasan kewenangan berpindah kepada mahkamah agung, berarti dapat dikatakan uu ini telah mengacu pada uu no. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara merupakan salah satu undangundang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung perlu pula dilakukan perubahan.

Undangundang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5076. Kepada yang terhormat ketua pengadilan tata usaha negara jakarta. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. Prosedur berperkara diatur tersendiri dalam bentuk uu peraturan lainnya. Baixe no formato pdf, txt ou leia online no scribd. Tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Dalam undangundang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan mahkamah agung. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Gugatan dalam haptun hukum peradilan tata usaha negara. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Perbandingan disertai analisis undangundang nomor 5 tahun. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 3316. Undangundang republik indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Sedangkan pada uu baru, alasan kewenangan berpindah kepada mahkamah agung, berarti dapat dikatakan uu ini telah mengacu pada uu no. Adapun sengketa tun, menurut ketentuan pasal 1 ayat 10 uu no 51 tahun 2009, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk. Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di peradilan tata usaha negara peratun adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat, dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Undangundang nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Adapun sengketa tata usaha negara, menurut ketentuan pasal 1 ayat 10 uu no. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara tahun 1970 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 2951. Undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan. Kepada yang terhormat ketua pengadilan tata usaha negara.

Kumpulan kitab undangundang republik indonesia mydock. Download undangundang peradilan tata usaha negara ptun pdf klik disini peradilan tata usaha negara undangundang no. Undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 160, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5079. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar 1945. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Pasal 1 angka 4 undangundang nomor 5 tahun 1986 jo. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan undangundang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh uu no. Pdf peradilan tata usaha negara dalam konteks undangundang.

P u t u s a n pengadilan tata usaha negara mataram. Bab i ketentuan umum bagian pertama pengertian pasal 1. Jurnal hukum dan peradilan, volume 4, nomor 1 maret 2015. Oleh karena itu, sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria undangundang no. Tugas pokok dan fungsi pengadilan tata usaha negara jakarta. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 2004 nomor 9, tambahan lembaran negara nomor 4359. Oleh karena itu, surat keputusan tergugat, yakni surat keputusan presiden republik indonesia no 87p tahun 20 tanggal 22 juli 20 adalah. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara terdapat dalam undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara uu 51986 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara uu 9. Pasal 35 undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian, yang menyatakan penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari peradilan tata usaha negara, undangundang no. Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang ri nomor 5 1 ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 uud 1945 tersebut di atas, ditegaskan kembali dalam pasal 1 dan 2 undangundang no.